DPR Dukung Kebaya Masuk UNESCO, Diminta Daftar Tanpa Negara Lain

Dukungan pengajuan kebaya ke UNESCO menggaung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejumlah anggota DPR meminta kebaya didaftarkan secara mandiri (singlenation) tanpa bersama negara lain (multination).

Hakikatnya, kebaya berasal dari Indonesia. Oleh karena itu, status kebaya sebagai warisan budaya tak benda dari UNESCO harus dipegang oleh Indonesia.

"Kebaya itu harga mati milik Indonesia karena itu kita mengambil sikap tegas mendaftarkan kebaya ke UNESCO secara single nomination," ujar Ketua Komisi X Agustina Wilujeng Pramestuti saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kebaya Foundation dan Tim Nasional Hari Kebaya Nasional, Kamis (25/8/2022).

Rano Karno dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengingatkan bahwa presiden pertama RI Ir. Soekarno pada 1940-an telah menetapkan kebaya sebagai identitas perempuan Indonesia.

Dalam Konferensi Asia Afrika, Bung Karno menjadikan kebaya sebagai alat diplomasi budaya. "Kebaya itu bukan sekadar pakaian tapi bermakna kesetaraan dan emansipasi perempuan, bahkan menjadi simbol perjuangan," jelas Rano Karno yang hadir secara virtual. Ia pun mendesak pemerintah segera menetapkan Hari Kebaya Nasional.

Ketua Kebaya Foundation Tuti Roosdiono saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Kamis (25/8/2022). (Foto: Dok. Kebaya Foundation)

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Nasional Hari Kebaya Lana T Koentjoro menyampaikan berbagai langkah dan kegiatan yang sudah dan sedang dilakukan oleh Tim Nasional. Saat ini tercatat 295 komunitas mendukung kerja Timnas.

"Kami juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai kebaya dalam berbagai kegiatan. Selain itu Tim Riset kami terus melakukan kajian untuk mencari tanggal yang tepat sebagai hari Kebaya dilihat dari latar belakang historis, politis dan budaya ," papar Lana yang juga Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju.

Masyarakat juga menyuarakan dukungan dengan tagar #KebayaGoesToUNESCO di media sosial dan sempat viral.

Penominasian kebaya ke UNESCO awalnya melalui jalur multination bersama Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Malaysia disebut sebagai negara pertama yang menginisiasi usulan tersebut.

Presiden RI Soekarno bertemu para perempuan berkebaya saat memperingati Hari Kartini pada 1953. (Foto: Bettmann Archive/Bettmann)

Keuntungannya dari jalur tersebut, negara-negara yang bersangkutan bisa mengajukan warisan budaya berulang kali tanpa terikat waktu. Jika secara mandiri, perlu waktu dua tahun dari pendaftaran warisan budaya sebelumnya.

Saat ini, jamu sedang dalam proses pengajuan ke UNESCO sebagai warisan asli Indonesia. Itu berarti, Indonesia baru bisa menominasikan kebaya pada 2024.

Meskipun mendaftarkannya sulit, butuh waktu lama maupun antrean panjang, Agustina berharap upaya pendaftaran tetap harus dilakukan secara sendiri. "Yang penting tetap semangat dan terus bergerak dan ini juga bisa sekaligus meningkatkan perekonomian bangsa melalui kebaya," katanya.

Kegiatan Gerakan Kebaya Goes To UNESCO (Foto: Dok. Rahmi Hidayati)

Ketua Kebaya Foundation Tuti Roosdiono berterimakasih atas sikap dan dukungan Komisi X DPR RI tersebut. "Sejak abad 15 kebaya sudah digunakan oleh perempuan Indonesia di berbagai daerah di Nusantara karena itu kita harus memperjuangkan pengajuan kebaya secara single nomination untuk kepentingan bangsa dan negara," Papar Tuti yang juga anggota Komisi IX DPR RI.

Berbagai kajian sejarah menunjukkan bahwa kebaya digunakan bukan hanya sebagai pakaian tapi juga sebagai tradisi dalam berbagai kehidupan rakyat Indonesia dan dalam ritual keagamaan.