ADVERTISEMENT

Liputan Khusus #KebayaGoesToUNESCO

Cerita yang Tak Terungkap di Balik Tagar Kampanye Kebaya Goes To UNESCO

Daniel Ngantung - wolipop Rabu, 17 Agu 2022 08:00 WIB
Kegiatan Gerakan Kebaya Goes To UNESCO (Foto: Dok. Rahmi Hidayati) Kegiatan Gerakan Kebaya Goes To UNESCO (Foto: Dok. Rahmi Hidayati)
Jakarta -

Belakangan selebriti Indonesia ramai-ramai mengunggah foto berkebaya di media sosial. Unggahan mereka juga berisi ajakan kepada para wanita Indonesia untuk ikut memakai kebaya dengan tagar 'Kebaya Goes To UNESCO'. Lantas bagaimana gerakan tersebut bermula?

Dari euforianya, Kebaya Goes To UNESCO bisa dimaknai sebagai seruan untuk mendukung pendaftaran kebaya menjadi warisan budaya tak benda versi Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu. Kebaya hendak menyusul batik yang sudah mendapat pengakuan UNESCO sejak 2 Oktober 2009.

Batik sempat diklaim Malaysia sebelum akhirnya UNESCO mengukuhkan kain buah teknik membatik itu sebagai warisan asli Indonesia. Cerita yang sama mungkin juga memicu upaya pendaftaran kebaya segera ke UNESCO ini.

Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia (PBI) Rahmi Hidayati termasuk perempuan yang bersemangat menantikan kebaya bisa terdaftar di UNESCO. Ia bahkan ikut sibuk mempersiapkan dokumen-dokumen penyerta dossier, yakni semacam naskah proposol ke UNESCO.

koleksi Bin House by obin di JFW 2020Kebaya kutubaru koleksi Bin House rancangan Obin di Jakarta Fashion Week 2020 (Foto: Rachman/detikcom)

Diungkapkan Rahmi, PBI adalah satu dari 26 organisasi pecinta budaya yang diundang pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk pertemuan sosialasi pendaftaran kebaya ke UNESCO. Pertiwi Indonesia, sebuah organisasi pemberdayaan dan kemajuan perempuan, yang mengumpulkan PBI dan kawan-kawan.

"Disampaikan bahwa Indonesia berkolaborasi dengan tiga negara dan pemerintah katanya sudah bergerak dari tahun lalu. Mereka meminta dukungan dari kami," ujar Rahmi saat berbincang dengan Wolipop belum lama ini melalui sambungan telepon.

Negara yang dimaksud adalah Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Ada aturan di UNESCO yang memperbolehkan beberapa negara bersatu untuk mengajukan satu warisan budaya yang sama. Jalur pangajuan ini disebut multination.

Ke-26 organisasi, lanjut Rahmi, menyatakan siap mendukung dengan semangat Indonesia yang harus memimpin kolaborasi ini. Namun di tengah perjalanan, mereka mengubah haluan.

"Setelah berdiskusi, kami sepakat bahwa kebaya harus didaftarkan Indonesia sebagai singlenation karena kami meyakini bahwa kebaya adalah warisan asli Indonesia," ucap Rahmi.

Sejumlah perempuan yang mengenakan kebaya berbincang seusai mengikuti Parade Kebaya Nusantara di Keraton Kasunanan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (4/6/2022). Acara tersebut digelar untuk menarik kunjungan wisata di Kota Solo sekaligus upaya mendorong pakaian kebaya sebagai warisan budaya nusantara. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/aww.Sejumlah perempuan yang mengenakan kebaya berbincang seusai mengikuti Parade Kebaya Nusantara di Keraton Kasunanan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (4/6/2022). (Foto: Antara Foto/Mohammad Ayudha)

Pertiwi Indonesia lalu bersurat ke anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Putri Kuswisnu Wardani untuk meminta dukungan. Gayung bersambut, putri pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo itu mengundang Pertiwi Indonesia untuk berdiskusi pada Senin (8/8/2022).

Pertemuan itu semakin membulatkan tekad mereka untuk mendorong pemerintah Indonesia agar bergerak sebagai single nation dalam mendaftarkan kebaya. "Kami siap maju bersama-sama, tapi kami juga ingin dukungan yang lebih luas supaya gaungnya makin besar lagi," ungkap Rahmi.

Malaysia Pencetus Usulan Pendaftaran Kebaya Lewat Multination?

Menurut Rahmi, sudah sepatutnya 'Kebaya Goes To UNESCO' menjadi proyek mandiri Indonesia mengingat sudah banyak kajian ilmiah dan dokumen sejarah yang menguatkan fakta bahwa kebaya lahir di Indonesia ratusan tahun lalu.

"Masalahnya, dari penjelasan pejabat Kemendikbudristek waktu pertemuan itu, UNESCO melihat bahwa warisan budaya kalau sudah 25 tahun di suatu negara, negara tersebut bisa mengajukannya ke UNESCO," katanya.

Berlanjut ke halaman berikutnya...

Selanjutnya
Halaman
1 2 3