ADVERTISEMENT

3 Pasal Kontroversial dalam RUU KUHP, Dianggap Bisa Merugikan Wanita

Rahmi Anjani - wolipop Selasa, 13 Des 2022 15:00 WIB
Self defense, studio portrait of scared woman raising hands up in defense Foto: Getty Images/iStockphoto/triocean
Jakarta -

RUU KUHP yang baru-baru ini disahkan masih menjadi kontroversi. Beberapa pasal dianggap bisa merugikan berbagai pihak, tak terkecuali wanita. Sejumlah aturan dikritisi karena disebut dapat menjadi pasal karet yang mengkriminalisasi secara berlebihan. Komnas Perempuan sendiri telah angkat bicara dan menilai bahwa hasil revisi KUHP bisa berdampak secara tidak proporsional pada wanita terlebih karena dibuat dengan minim partisipasi publik.

"Segera atasi potensi KUHP mereduksi perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual, hak bebas dari diskriminasi berbasis gender, dan hak-hak dasar warga sipil," kata Komnas Perempuan dalam siaran pers tertulis beberapa waktu lalu.

Pasal 417 RKUHP tentang zina
Salah satu RKUHP yang paling jadi perbincangan dan dianggap bisa berdampak tidak proposional bagi wanita adalah terkait zina. Selain berisiko timbulnya kriminalisasi berlebihan, pasal zina dipermasalahkan karena melanggar privasi seseorang. Mereka yang terbukti bersalah bisa dipindana paling lama satu tahun. Hal ini bisa jadi pasal karet ketika wanita yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dilaporkan melakukan perzinahan.

"Walau menjadi delik aduan, di mana hanya suami atau istri dalam hal pelaku telah terikat perkawinan atau orang tua atau anak dalam hal pelaku tidak terikat perkawinan, kriminalisasi hubungan seksual di luar perkawinan dan kohabitasi melanggar hak privasi seseorang," kata Komnas Perempuan dilansir detikNews.

Pasal 418 RKUHP tentang larangan tinggal bersama
Banyak pihak juga menyorot larangan untuk pria dan wanita yang bukan suami istri untuk tinggal bersama. Mereka yang ketahuan kumpul kebo terancam pidana penjara paling lama enam bulan. Hal ini juga dinilai melanggar privasi dan bisa merugikan wanita. Komnas Perempuan mencatat bahwa sebagian wanita memilih untuk tidak terikat lembaga perkawinan melainkan hanya secara agama atau adat sehingga bisa jadi diperkarakan.

"Tindak pidana perzinaan juga kerap sarat dengan isu moralitas berbasis agama sehingga berpotensi disalahgunakan di mana dalam praktiknya kerap memojokkan perempuan sebagai pihak yang disalahkan, sehingga menjadi rentan dikriminalisasi," kata Komnas Perempuan.

Pasal 414-416 RKUHP tentang kesehatan seksual dan reproduksi.
Hal lain yang juga dinilai bisa merugiakn adalah pasal yang mengatur pelarangan untuk menawarkan atau menunjukkan alat kontrasepsi kepada anak. Mereka yang melanggarnya terancam hukuman pidana denda senilai Rp 1 juta. Aturan baru itu juga dinilai berpotensi mengkriminalisasi mereka yang bertugas mengedukasi kesehatan reproduksi tapi bukan pihak yang resmi dan diperbolehkan, termasuk ibu dan ayah.

Berikut adalah kritik selengkapnya dari Komnas Perempuan terhadap KUHP baru yang bisa pertimbangan para wanita:

1. Tindak Pidana Pencabulan masih ditempatkan sebagai tindak pidana kesusilaan. Komnas Perempuan berpandangan bahwa tindak pidana pencabulan serupa lebih tepat ditempatkan sebagai Tindak Pidana terhadap Tubuh karena sarat muatan kekerasan seksual.

2. Tidak tersedia pasal penghubung antara tindak melarikan anak dan perempuan untuk tujuan penguasaan dalam perkawinan dengan UU TPKS.
Baca juga:

3. Berkurangnya daya perlindungan hukum pada tindak eksploitasi seksual. KUHP Pasal 172 tidak melakukan koreksi istilah eksploitasi seksual terkait pornografi sesuai UU TPKS, karena KUHP tetap merujuk pada UU Pornografi.

4. Pengabaian hak korban kekerasan seksual akibat tidak adanya rumusan tindak pidana pemaksaan pelacuran dan pemaksaan aborsi.

5. Berkurangnya kepastian hukum dan potensi mendorong keberadaan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan akibat ketentuan keberlakuan hukum yang hidup di dalam masyarakat (pasal 2, pasal 66, pasal 96, pasal 97, pasal 116, pasal 120, pasal 597).

6. Berkurangnya hak privasi dalam perkawinan dan overcriminalization terkait tindak pidana perzinaan.

7. Tidak adanya Perlindungan Terhadap Relawan Berkompeten yang Mensosialisasikan Alat Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan Terhadap Anak (Pasal 416 ayat (3)).

8. KUHP baru itu tidak memuat pemberatan hukuman terhadap pembunuhan berbasis kebencian gender atau femisida.

9. Pengingkaran jaminan atas hak hidup dan bebas dari penyiksaan akibat ketentuan pidana mati (pasal 98-102) meski dimaksudkan sebagai alternatif terakhir dan kemungkinan komutasi, yaitu dengan berlakunya masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun untuk kemudian beralih menjadi pidana seumur hidup.

10. Risiko berkurangnya jaminan hak dasar karena rumusan multitafsir, antara lain atas kemerdekaan beragama/berkeyakinan dengan Pasal yang masih mengadopsi cara pandang proteksionis bagi kelompok mayoritas dan dominan pada kelompok agama tertentu, atas kemerdekaan berpendapat dan atas hak untuk pembelaan hak terkait tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara.

(ami/ami)