Taliban Tidak Mengizinkan Wanita Jadi Menteri: 'Mereka Harusnya Melahirkan'

Rahmi Anjani - wolipop Senin, 13 Sep 2021 12:00 WIB
Women gather to demand their rights under the Taliban rule during a protest in Kabul, Afghanistan, Friday, Sept. 3, 2021. As the world watches intently for clues on how the Taliban will govern, their treatment of the media will be a key indicator, along with their policies toward women. When they ruled Afghanistan between 1996-2001, they enforced a harsh interpretation of Islam, barring girls and women from schools and public life, and brutally suppressing dissent. (AP Photo/Wali Sabawoon) Foto: AP/Wali Sabawoon
Jakarta -

Para wanita di Afghanistan masih memperjuangkan nasib mereka. Setelah Taliban berkuasa, mereka tidak diperkenankan untuk keluar rumah dengan bebas apalagi bekerja. Sebelumnya sejumlah wanita berusaha untuk menuntut hak-hak mereka menjadi perwakilan di pemerintahan. Tapi juru bicara Taliban mengatakan tugas wanita adalah untuk melahirkan.

Minggu lalu sejumlah wanita melakukan unjuk rasa setelah dalam kabinet terbaru tidak ditemukan satupun perwakilan mereka. Taliban langsung berusaha menghentikan aksi tersebut dengan memukul hingga menodongkan senjata. Dalam pernyataan terbaru, juru bicara pun mengatakan mereka memang tidak menginginkan wanita jadi menteri.

Hal tersebut terungkap dari sebuah video wawancara yang dilakukan dengan TOLO News. Juru bicara Sayed Zekrullah Hashim mengatakan jika wanita yang unjuk rasa di jalan bukanlah wanita Afghanistan. "Wanita Afghanistan adalah mereka yang melahirkan orang-orang Afghanistan, mengajarkan mereka etika-etika Islami," ujarnya.

Pernyataan Sayed menjadi salah satu hal yang paling dikhawatirkan setelah Taliban berkuasa. Pada rezim sebelumnya, kelompok militan tersebut juga melarang wanita bekerja dan menerapkan aturan ketat lainnya yang tidak memperbolehkan mereka berpartisipasi dalam masyarakat.

Lebih lanjut Sayed secara terang-terangan mengatakan jika wanita memang tidak diperkenankan ada dalam pemerintahan mereka. "Wanita tidak bisa menjadi seorang menteri, itu seperti menaruh sesuatu di leher mereka yang mereka tidak bisa bawa,"

"Tidak penting untuk wanita ada dalam kabinet, mereka seharusnya melahirkan. Wanita yang melakukan aksi unjuk rasa tidak bisa mewakili semua wanita di Afghanistan," kata Sayed.

Pewawancara pun berusaha untuk menyanggah opini itu dengan mengatakan bahwa setengah masyarakat adalah wanita. "Tapi kita tidak menganggap mereka setengah. Setengah apa?" tambah Sayed.

Tak hanya dilarang bekerja di pemerintahan, wanita yang sebelumnya memegang peranan penting dalam karier mereka kini menjadi target Taliban. Sejumlah laporan menyebutkan jika beberapa wanita menghilangkan bahkan dibunuh, mulai dari gubernur hingga polwan.

(ami/ami)