13 Istilah yang Perlu Kamu Pahami Sebelum Ikut Seleksi CPNS 2018

Rahmi Anjani - wolipop Senin, 24 Sep 2018 14:07 WIB
Foto: Pradita Utama Foto: Pradita Utama

Jakarta - Seleksi CPNS akan kembali diselenggarakan. Anda yang berniat ikut atau bahkan sudah mendaftar CPNS 2018 tampaknya perlu melakukan sejumlah persiapan mengingat banyak saingan. Salah satu tips lolos seleksi CPNS 2018 gelombang ketiga adalah memahami dengan baik segala persyaratan hingga istilah terkaitnya. Untuk itu, Anda pun perlu tahu 13 istilah yang sering digunakan dalam seleksi CPNS berikut.

1. Computer assisted test (CAT)
adalah sebuah metode seleksi atau tes dengan menggunakan komputer.

2. Panselnas
adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil secara nasional, yang secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana

3. Kompetensi Dasar
adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.

Baca Juga: Hari Ini Pendaftaran CPNS Dibuka, 5 Jurusan Kuliah Ini Paling Banyak Dicari

4. Kompetensi Bidang
adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.

5. Passing Grade
adalah nilai ambang batas kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar. Untuk pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, nilai tersebut akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersendiri.

6. Eks Tenaga Honorer Kategori II
adalah tenaga honorer yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berjumlah 438.590 (empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh ribu).

7. Tenaga Pendidik Eks Tenaga Honorer Kategori II
adalah tenaga honorer eks THK-2 yang telah bertugas sebagai Guru;

8. Tenaga Kesehatan Eks Tenaga Honorer Kategori II
adalah tenaga honorer eks THK-2 yang telah bertugas sebagai: Dokter Umum/Spesialis, Dokter Gigi/Spesialis, Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknik Elektromedis, Perekam Medis, Fisioterapis, Radiografer, Sanitarian, Nutrisionis, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Refraksionis Optisien, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Analis Kesehatan; Penguji Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Tenaga Kesehatan Lingkungan Kerja).

9. Kriteria penetapan kebutuhan
adalah pemberian pertimbangan guna memenuhi kebutuhan jenis, jumlah serta jenis jabatan PNS di instansi pusat dan daerah.

10. Pejabat pembina kepegawaian
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan aparatur sipil negara (ASN) dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat-pejabat itu antara lain menteri di kementerian, jaksa agung, kepala kepolisian negara, kepala badan intelijen negara, pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian. Selain itu, pejabat lainnya termasuk sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural, sekretaris Mahkamah Agung, gubernur, bupati atau walikota, dan pejabat lain yang ditentukan oleh presiden.

Baca Juga: Berdarah Indonesia, PNS Cantik Ini Jadi Juara Miss International UK 2018

11. Pejabat yang berwenang
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat-pejabat itu antara lain sekretaris jenderal, sekretaris menteri, sekretaris utama, sekretaris lembaga non struktural, dan sekretaris daerah provinsi dan kabupaten atau kota.

12. Instansi pusat
terdiri dari kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural.

13. Instansi daerah
adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten atau kota, yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
(ami/ami)