Kim Jong Un Larang Implan Payudara, Ancam Kirim Wanita ke Kamp Kerja Paksa

Kim Jong Un melarang wanita Korea Utara menjalani operasi pembesaran payudara. Pemimpin berusia 41 tahun itu bahkan mengancam akan mengirim mereka yang nekat melakukannya ke kamp kerja paksa.

Seperti diberitakan The Sun, Kim Jong Un memerintahkan bawahannya untuk mengawasi wanita yang diduga melakukan "penistaan" tersebut. Menurutnya, implan payudara adalah tindakan yang "tidak sosialis" sekaligus "borjuis."

Instruksi keras itu muncul di tengah persidangan dua wanita berusia 20-an yang dituduh menjalani operasi pembesaran payudara dengan bantuan seorang ahli bedah ilegal.

Di Sariwon, lokasi persidangan, anggota Partai Komunis bahkan diperintahkan melakukan pemeriksaan fisik terhadap kedua wanita itu. Aksi ini diklaim sebagai upaya "melindungi rakyat Korea Utara dari budaya borjuis."

Kekhawatiran pun muncul di lingkaran pemerintahan Korea Utara bahwa semakin banyak wanita yang "ternoda budaya borjuis" dan "terjebak perilaku kapitalis."

Sebagai tindak lanjut, para tersangka akan dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Media Korea Selatan Daily NK menyebut hukuman berat sudah menanti jika terbukti benar.

Pembesaran payudara tergolong ilegal di Korea Utara, namun minat wanita terhadap bedah plastik disebut terus meningkat. Baru pekan lalu, dua wanita diarak dalam persidangan terbuka bersama seorang dokter yang dituduh melakukan operasi serupa.

Dokter tersebut dilaporkan keluar dari sekolah kedokteran dan beralih ke bisnis implan ilegal. Ia tertangkap dalam operasi penyamaran di rumahnya, dengan implan silikon impor dari China, instrumen bedah, serta uang tunai yang dijadikan barang bukti.

"Perempuan yang hidup dalam sistem sosialis telah ternoda oleh kebiasaan borjuis dan terlibat dalam perilaku kapitalis yang busuk," ujar jaksa dalam persidangan.

Kedua wanita mengaku operasi itu dilakukan untuk memperbaiki bentuk tubuh, namun pembelaan mereka ditolak hakim. Sidang juga mengungkap bahwa Departemen Keamanan Publik mulai melakukan pemeriksaan terhadap wanita lain yang diduga menjalani pemasangan implan payudara.

Tren pembesaran payudara disebut melonjak popularitasnya sejak musim panas ini. Sebagai respons, Departemen Keamanan Publik Pyongyang mengeluarkan 'perintah penindakan' sejak 13 Juli hingga akhir September 2025.

Satuan tugas khusus pun dibentuk untuk memberantas tindakan anti-sosialis, dengan misi menangkap para pelanggar. Petugas wanita bahkan dilaporkan menyamar sebagai pasien di klinik rumahan untuk menjebak dokter dan klien mereka.