Kontroversi Brand 'Kimono' Kim Kardashian, Pemerintah Jepang Turun Tangan

Kyoto - Kontroversi pemakaian nama 'Kimono' sebagai merek dagang oleh Kim Kardashian belum juga usai. Bintang reality TV itu dituding melakukan perampasan budaya.

Setelah netizen ramai-ramai protes nama brand Kimono Solutionwear, giliran pemerintah daerah Jepang yang turun tangan langsung. Dilansir BET, Wali Kota Kyoto Daisaku Kadokawa melayangkan surat resmi, meminta Kim Kardashian membatalkan pengajuan merek dagang dengan nama 'kimono'.

"Kimono adalah baju etnik tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan serta sejarah nenek moyang, dan merupakan budaya yang kami cintai dan telah diwariskan dengan seksama dalam kehidupan kami," tulis Daisaku.

Baca juga: Diprotes, Kim Kardashian Tetap Pakai 'Kimono' untuk Brand Underwear

Foto: Dok. Hypebae

Menurutnya nama 'Kimono' adalah sebuah aset yang sudah dikenal banyak orang. Tidak hanya oleh rakyat Jepang tapi juga masyarakat internasional.

"Maka dari itu Kimono seharusnya tidak boleh dimonopoli," lanjutnya.

Dalam akhir dari surat tersebut, Daisaku turut mengundang Kim Kardashian datang ke Kyoto untuk merasakan langsung budaya berkimono. Dengan harapan dia bisa memahami lebih dalam salah satu nilai sejarah Kyoto yang sangat berharga dan bisa mempertimbangkan lagi pemilihan nama brand tersebut.

Foto: Instagram Kim Kardashian

Baca juga: Daftarkan 'Kimono' Jadi Merek Dagang Underwear, Kim Kardashian Dihujat

Sebelumnya Kim Kardashian menerima hujatan dari netizen karena mendaftarkan 'Kimono' sebagai merek dagang sejumlah produk, salah satunya pakaian dalam. Netizen mengritiknya karena penggunaan nama Kimono dianggap sebagai sebuah perampasan budaya.

Dalam budaya Jepang, kimono merupakan kain dan busana tradisional yang sangat dihormati warganya. Kain tersebut sudah jadi identitas budaya Negeri Sakura sejak delapan abad lalu.

Belum lama ini juga muncul petisi menuntut Kim Kardashian mengganti nama brand pakaian dalam yang baru saja diluncurkannya, Kimono Solutionwear. Sampai saat ini, sudah ada 30 ribu orang yang menandatangani petisi tersebut. (hst/hst)