Liputan Khusus Pasangan Menikah Virtual

Nikah Online Sah atau Tidak Hukumnya? Ini Syaratnya Menurut KUA

Tim Wolipop - wolipop Rabu, 13 Okt 2021 17:32 WIB
Akad nikah selama pandemi. Pasangan yang mengadakan acara akad nikah selama pandemi. Foto: Dok. H. Abdul Azis Kamaluddin, MA.
Jakarta -

Menikah virtual adalah salah satu cara agar pengantin bisa mengikat janji pernikahan di tengah pandemi. Lalu bagaimana hukum nikah online atau virtual menurut agama Islam dan negara? Nikah online sah atau tidak hukumnya?

Wolipop sudah mewawancarai Kepala KUA Tebet, Jakarta Selatan, H. Abdul Azis Kamaluddin, MA. Dia menjelaskan tentang hukum nikah online atau virtual berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia.

"Berdasarkan perundang-undangan bahwa nikah online, dalam pengertian calon pengantin pria (CPP) dan calon pengantin wanita (CPW) terpisah (tidak dalam satu forum) dan via virtual itu tidak sah," kata Abdul Azis kepada Wolipop, Senin (11/10/2021).

Ia mengatakan dianggap tidak sah karena akad nikah itu harus satu forum tatap muka. "Untuk menghindari hal-hal yang dapat menghalangi keabsahan pernikahan tersebut. Seperti kepastian eksistensi para pihak terkait. Begitupula dalam hal penandatangan berkas akan sulit dilaksanakan karena para pihak tidak real hadir dalam satu forum," jelasnya.

"Sementara petugas akan menyatakan sah pernikahan seketika setelah ijab kabul dan langsung ditandatangani. Belum lagi bila ada gangguan sinyal dan mungkin ada celah kekeliruan atau manipulasi data para pihak," lanjutnya.

Menikah Online atau Virtual Lewat Aplikasi

Abdul Azis menuturkan jika petugas pencatat dalam pernikahan tidak dapat memastikan secara pasti bahwa para pihak itu yang benar melakukan akad nikah, maka menikah online bisa menjadi tidak sah. Namun Azis menambahkan menurut agama Islam, ada ulama yang mengizinkan akad nikah online, di mana salah satu calon pengantin saja yang hadir bersama penghulu di forum yang sama.

"Petugas sulit mengontrolnya karena tidak satu forum. Adapun bila hanya satu pihak saja yang via online, seperti mungkin walinya saja yang via Zoom, maka ulama ada yang membolehkan," lanjutnya lagi.

"Bila sudah dipastikan bahwa pihak tersebut adalah benar pihak yang dimaksud. Atau CPW (calon pengantin wanita) tidak hadir itu ulama ada yang membolehkan, karena CPW tidak terlibat interaksi langsung dalam ijab kabul, cukup mengetahui saja. Ini menurut pandangan Islam," tuturnya.

Abdul Azis menyebutkan jika menurut perundang-undangan sampai saat ini masih belum dianjurkan untuk melakukan akad nikah secara online. Karena belum ada ketentuan yang jelas dalam hal ini.

Solusi Nikah Virtual

Dalam Islam, keabsahan akad nikah tergantung pada pemenuhan rukun dan syaratnya. Bila pernikahan itu memenuhi rukun dan syarat menikah, maka sah dan bila tidak memenuhi maka tidak sah.

Lima rukun yang wajib terpenuhi adalah adanya calon suami, calon istri, shighat ijab qabul, wali istri, dan dua (2) saksi. (Ibrahim al-Baijuri, Hâsyiyyatus Syaikh Ibrâhîm al-Baijuri 'alâ Syarhil 'Allâmah Ibnil Qâsim al-Ghazi, [Beirut, Dârul Kutubil 'Ilmiyyah: 1420 H/1999 M], cetakan kedua, juz II, halaman 170).

Dilansir dari Nu Online, ketidakabsahan akad nikah via video call atau virtual ini karena dua faktor. Berikut penjelasan lengkapnya:

1. Faktor pertama, rukun sighat ijab qabul pernikahan yang dilakukan secara video call tergolong shigat kinayah (tidak jelas). Padahal akad nikah disyaratkan menggunakan shigat yang sharih atau jelas. Dalam hal ini, pakar fiqih Syafi'i kontemporer al-Habib Zain bin Smith (lahir 1357 H/1936 M) menegaskan:

اَلتِّلْفُوْنُ كِنَايَةٌ فِي الْعُقُوْدِ كَالْبَيْعِ وَالسَّلَمِ وَالْإِجارَةِ، فَيَصِحُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ التِّلْفُوْنِ،أَمَّا النِّكَاحُ فَلَا يَصِحُّ بِالتِّلْفُوْنِ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيْهِ لَفْظٌ صَرِيْحٌ، وَالتِّلْفُوْنُ كِنَايَة

Artinya, "Telpon menjadi shighat kinayah dalam beberapa akad, seperti akad jual beli, akad salam dan akad sewa; maka akad-akad tersebut itu sah dilakukan dengan perantara telpon. Adapun akad nikah maka tidak sah, karena dalam akad nikah disyaratkan harus ada lafal yang jelas, sedangkan telpon itu kinayah (mengandung makna dua/lafal yang tidak jelas)." (Zain bin Ibrahim bin Smith, al-Fawaid al-Mukhtarah li Salik Thariq al-Akhirah, [ttp.: Ma'had Dar al-Lughah wa ad-Da'wah, 1429 H/2008 M], ed: Ali bin Hasan Baharun, cetakan pertama halaman 246).

2. Faktor kedua, tidak adanya kesatuan majelis secara offline yang memungkinkan kedua orang saksi melihat dua pelaku akad, yaitu suami dan wali calon istri yang menikahkannya, serta mendengar shigat ijab qabul dari mereka secara langsung. Sebagaimana dimaklumi, akad nikah disyaratkan harus persaksian secara langsung oleh dua orang saksi.

Meskipun dalam fiqih kontemporer, akad mu'amalah melalui perantara alat komunikasi modern seperti telegram, faksimile, atau internet dapat dinilai sah, tetapi demikian tidak berlaku untuk akad nikah.

Sebab, dalam akad nikah, syarat adanya kesaksian langsung dari dua orang saksi. Karena, keabsahan melakukan transaksi mu'amalah dengan alat-alat modern tersebut tidak mencakup akad nikah.

Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Keputusan Majelis Majma' al-Fiqh al-Islami nomor 6/3/45 tentang Pelaksanaan Akad dengan Perantara Alat Komunikasi Modern yang ditetapkan dalam dalam Muktamar VI di Arab Saudi pada 17-23 Sya'ban 1430 H/14-20 Maret 1990 M:

أَنَّ الْقَوَاعِدَ السَّابِقَةَ لَا تَشْمَلُ النِّكَاحَ لِاشْتِرَاطِ الْإِشْهَادِ فِيْهِ


Artinya, "Sungguh kaidah-kaidah yang telah dijelaskan (keabsahan akad mu'amalah dengan perantara alat-alat modern) tidak mencakup akad nikah, karea di dalamnya disyaratkan adanya persaksian." (Keputusan Majelis Majma' al-Fiqh al-Islami nomor 6/3/45 tentang Pelaksanaan Akad dengan Perantara Alat Komunikasi Modern dalam Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, [Damaskus: Dar al-Fikr, tth], juz VII, halaman 157).

Namun demikian secara hukum fiqih terdapat solusi untuk melangsungkan pernikahan secara jarak jauh, yaitu melalui perwakilan atau akad wakalah baik melalui perantara surat, utusan, telepon, jaringan internet, video call maupun semisalnya. (Al-Baijuri, Hâsyiyyatus Syaikh Ibrâhîm al-Baijuri, juz I, halaman 739).

Kemudian calon suami yang ada di luar negeri dapat membuat surat kuasa atau menunjuk wakil orang yang dipercayainya untuk mewakilinya menerima akad nikah dari wali calon istri. Hal demikian mengingat dalam wakalah tidak disyaratkan adanya kesatuan majelis sebagaimana aturan yang sangat ketat dalam akad nikah. Detail cara calon suami menunjuk wakilnya dan sighat wakil calon suami

Ringkasnya, akad nikah via video call hukumnya tidak sah. Namun terdapat solusi, yaitu calon suami menunjuk wakil untuk menerima akad nikahnya. Demikian secara hukum fikih. Adapun berkaitan dengan hukum negara dan urusan adminstrasi lainnya dapat dikonsultasikan ke KUA (Kantor Urusan Agama) terdekat.

(gaf/eny)