Putri Aiko Tak Bisa Naik Takhta, Memicu Punahnya Monarki Jepang

Kekaisaran Jepang, salah satu monarki tertua di dunia sedang menghadapi ancaman kepunahan karena populasi anggota keluarga kekaisaran yang semakin menua. Aturan kerajaan yang ketat juga menjadi pendorong mendapatkan kaisar baru Jepang.

Kaisar Naruhito, yang sekarang berusia 64 tahun itu secara terbuka mengakui bahwa keluarga kekaisaran semakin kekurangan pewaris laki-laki yang memenuhi syarat untuk menduduki takhta kekaisaran.

Salah satu isu terbesar yang dihadapi Kekaisaran Jepang adalah aturan suksesi yang melarang perempuan untuk naik takhta. Anak perempuan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako, Putri Aiko tidak dapat mewarisi takhta meskipun merupakan satu-satunya anak mereka.

Aturan ini juga memaksa anggota perempuan keluarga kekaisaran untuk melepaskan gelar mereka jika menikah dengan rakyat biasa. Salah satu contoh terbaru dari aturan ini adalah Putri Mako, yang meninggalkan kehidupan kekaisaran karena menikahi kekasihnya yang seorang rakyat biasa, Kei Komuro, pada Oktober 2021.

Hal ini menambah tekanan pada keluarga kekaisaran, mengingat hanya ada empat anggota laki-laki dari total 16 anggota keluarga kekaisaran saat ini.

"Jumlah anggota laki-laki keluarga kekaisaran semakin berkurang, mereka semakin tua, dan anggota perempuan keluarga kekaisaran meninggalkan keluarga kekaisaran setelah menikah," ungkp Kaisar Naruhito.

Ia juga menambahkan bahwa berkurangnya anggota keluarga yang dapat menjalankan tugas publik merupakan masalah yang signifikan untuk masa depan keluarga kekaisaran.

Setelah pengunduran diri Kaisar Emeritus Akihito pada tahun 2019, garis suksesi semakin sempit. Saat ini, pewaris takhta adalah adik laki-laki Kaisar Naruhito, Pangeran Mahkota Fumihito, yang berusia 58 tahun. Pewaris berikutnya adalah putra Pangeran Mahkota, Pangeran Hisahito, yang baru berusia 17 tahun. Selain itu, Pangeran Hitachi yang berusia 88 tahun juga termasuk dalam sedikitnya anggota laki-laki keluarga kekaisaran.

Meskipun aturan suksesi ketat tersebut tetap berlaku, sebuah survei menunjukkan bahwa 90 persen publik Jepang mendukung perubahan hukum yang memungkinkan perempuan naik takhta. Namun, anggota konservatif dari Partai Demokrat Liberal yang berkuasa menolak perubahan ini.