Dukung Ibu Bekerja, Jepang Mulai Berlakukan Kerja 4 Hari Seminggu

Setiap perusahaan memiliki kebijakannya masing-masing dalam menentukan jam dan jadwal masuknya. Namun pemerintah Jepang baru-baru ini mendorong agar rencana mengubah aturan lima hari kerja menjadi empat hari dalam seminggu. Hal ini dilakukan untuk mendukung wanita karier, terutama yang sudah jadi ibu.

Pemerintah Mentropolitan Tokyo akan segera mengenalkan kebijakan empat hari kerja mulai tahun depan. Bakal mulai pada April, keputusan itu diharapkan bisa mereformasi budaya profesional di Negeri Sakura. Bukan pertama kali diterapkan, beberapa daerah di Jepang sudah menerapkan meski di tengah isu kekurangan tenaga kerja.

Dalam pidatonya dalam sesi rutin Majelis Metropolitan Tokyo beberapa waktu lalu, Gubernur Yuriko Koike pun menekankan pentingnya cara kerja yang fleksibel, khususnya bagi wanita."Kami akan terus meninjau gaya kerja yang fleksibel untuk memastikan bahwa wanita tidak harus mengorbankan karier mereka karena berbagai peristiwa dalam hidup seperti melahirkan atau membesarkan anak," katanya.

Untuk membantu para pegawai menyeimbangkan peran mereka dalam bekerja dan mengasuh anak, pemerintah juga berencana mengenalkan sistem "cuti parsial pengasuhan anak". Aturan baru tersebut memungkinkan pekerja untuk mengurangi jam kerja mereka hingga dua jam sehari.

Sementara saat ini pemerintah sudah memberlakukan sistem waktu yang fleksibel di mana pekerja bisa menyesuaikan jam kerja mereka hingga bisa menambah satu hari libur ekstra setiap empat minggu. Namun aturan itu akan direvisi untuk memberikan satu hari libur ekstra per minggu sehingga pegawai bisa bekerja empat hari dan libur tiga hari.

Sebagai seorang wanita, Koike menyadari berbagai tantangan yang dihadapi ibu bekerja. Ia pun menilai jika cara ini bisa menjadi salah satu kunci untuk menciptakan masa depan di mana baik pria maupun wanita dapat berkembang secara seimbang. "Memperdayakan wanita menjadi tujuan yang masih jauh tertinggal dari negara lain dan sudah menjadi isu yang sudah berlangsung lama di negara kita," katanya.

Koike pun berjanji pemerintah akan terus memajukan inisiatif untuk mengatasi berbagai masalah dalam ketenagakerjaan yang sedang berlangsung sekarang, termasuk kurangnya penitipan anak dan dukungan terhadap pembekuan sel telur.

Sidang rutin Majelis Metropolitan Tokyo masih akn berlangsung hingga 18 Desember. Sejauh ini, Undang-undang yang direvisi memungkinkan pekerja bekerja dari rumah dengan jam kerja yang lebih pendek hingga dan mewajibkan perusahaan dengan lebih dari 300 karyawan untuk melaporkan data tentang cuti ayah.