Wanita Desa Hingga Istri Pejabat Alami KDRT Tapi Takut Melapor

Jakarta - Dalam catatan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kasus kekerasan perempuan dengan angka yang tertinggi. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, menurut salah satu Komisioner Komnas Perempuan Riri Khariroh akan tertinggi laporan KDRT mencapai 60% dari total seluruh kasus kekerasan pada wanita.

Kasus KDRT ini menurut catatan Komnas Perempuan lagi, tidak mengenal status sosial. Wanita dari kalangan manapun bisa mengalami KDRT.

Baca juga: Suami Tukang Pukul, Kisah Dini Dianiaya dan Diancam 'Monster' KDRT (Bag. 1)

Foto: Dok. iStock

"Itu bisa terjadi pada wanita di desa, kota, istrinya pejabat, well educated, istrinya profesor, dan nggak kenal kelas. Bahkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), malah mengatakan justru wanita yang tinggal di wilayah urban yang rentan terhadap kekerasan," jelas Riri.

Untuk itu, Riri Khariroh memberikan dua saran bagi korban KDRT. Yaitu pertama, berani melapor kasusnya ke Komnas Perempuan atau polisi. Sayangnya keberanian untuk melaporkan kasus KDRT ini belum banyak yang melakukannya.

"Jadi pertama, yang paling sering kita temukan bahwa para korban KDRT itu tidak berani melaporkan kasusnya, karena banyak sekali alasan. Padahal kita punya undang-undang penghapusan KDRT sejak tahun 2004, itu sudah disahkan.," kata Riri Khariroh saat dihubungi oleh Wolipop, Rabu (18/9/2019).

Selain itu, penyebab lainnya wanita tidak berani melaporkan kasus KDRT yang dialaminya adalah karena mereka malah disalahkan atau disudutkan. Riri mencontohkan kata-kata menyudutkan yang kerap diterima korban KDRT di antarnya: 'Oh kamu memang bukan perempuan baik-baik,' 'Kamu tidak bisa melayani,' 'Kamu kurang dandan.'

Korban KDRT yang masih ketergantungan dengan suaminya juga biasanya enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami. Korban akan berpikir, bagaimana nanti suaminya kalau dipenjara.

Riri pun menyarankan bagi korban KDRT untuk datang ke lembaga layanan atau Komnas Perempuan agar memiliki keberanian untuk melapor. Dia pun menyayangkan karena sampai saat ini sebagian wanita yang datang ke Komnas Perempuan, bari melaporkan kasusnya setelah bertahun-tahun mengalami KDRT.

Baca juga: Suami Tukang Pukul, Kisah Dini Dianiaya dan Diancam 'Monster' KDRT (Bag. 2)

Foto: Dok. iStock

Saran kedua dari Riri untuk para korban KDRT adalah, jika korban tidak berani sendiri untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya, maka bisa didampingi oleh pendamping atau teman yang dipercaya. Komnas Perempuan akan bekerja sama dengan pendamping untuk membantu para korban.

"Memang kami sangat menyarankan korban ini meminta bantuan untuk kemudian bisa melaporkan kasusnya. Karena kalau tidak, wanita itu tidak akan bisa keluar dari kasus KDRT. Cuma kadang kan banyak aspek hukum, budaya, keluarga besar, its not easy actually," tutur wanita 40 tahun itu.

Saran berikutnya untuk korban KDRT adalah, Komnas Perempuan bisa sebagai jembatan bagi korban untuk terlepas dari pernikahan mereka yang tidak sehat itu. Oleh karena itu di Komnas Perempuan ada Unit Pengaduan dan Rujukan yang bisa didatangi korban KDRT.

Selain itu, Komnas Perempuan juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait kekerasan pada wanita. "Dimana dari orang bisa mengadu ke kita, kemudian Komnas Perempuan akan bekerja dengan lembaga-lembaga pengada layanan yang dekat dengan korban. Baik yang dijalankan oleh pemerintah, misalnya P2TP2A, ataupun yang d-irunning oleh masyarakat. Seperti lembaga pengada layanan berbasis komunitas, Human Crisis Center, LBH APIK dan lain-lain," tutup Riri. (dtg/dtg)