Kontroversi Pelarangan Hijab di Tajikistan

Jakarta -

Beruntunglah bagi hijabers Indonesia yang bebas menggunakan jilbab di mana pun Anda berada. Bahkan perkembangan busana muslim yang semakin pesat membuat banyak wanita muda memutuskan berhijab termasuk para selebriti Tanah Air. Perkembangan fashion hijab ini juga mempengaruhi beberapa negara lain hingga ke barat. Sayangnya, tak sedikit negara yang masih mendeskriminasikan wanita yang menggunakan jilbab.

Baru-baru ini, salah satu negara demokrasi di Asia, Tajikistan, kembali mengeluarkan larangan berhijab di tempat umum. Hal itu berawal dari pidato Presiden Tajikistan, Emomali Rahmon, yang memberikan kritik untuk para wanita berjilbab terutama yang menggunakan cadar dan berpakaian serba hitam.

"Sejak zaman kuno, masyarakat kita sangat cantik menggunakan gaun dan tidak pernah mempunyai busana hitam. Sebenarnya secara tradisional, pakaian hitam tidak bisa diterima karena untuk mempromosikan ide seperti tren kaum ekstrimis baru di negara kita," tutur Rahmon ketika berpidato saat Hari Perempuan International jatuh pada tanggal 8 Maret seperti dikutip dari Eurasianet.

Tiga hari setelah pidato presiden, pemerintah mulai memberikan larangan untuk pemilik toko yang menjual jilbab. Para pedagang jilbab tidak diizinkan untuk berjualan. Tidak hanya itu, pada saat yang bersamaan televisi pemerintah merilis tayangan yang melaporkan seolah-olah jilbab dipakai untuk prostitusi.

Dalam tayangan tersebut beberapa wanita yang memakai kerudung mengaku mendapatkan lebih banyak uang dengan menggunakan jilbab ketika bekerja di tempat prostitusi. Mereka juga mengatakan bahwa beberapa klien lebih tertarik dengan wanita yang menggunakan jilbab. Wanita lainnya mengatakan mereka menggunakan jilbab demi memperoleh banyak uang bukan agama.

Setelah tayangan tersebar, inspektur pajak, polisi, dan pembicara dari GKNB (Komite Keamanan Nasional) turun langsung ke pasar untuk melarang para pedagang berjualan jilbab dan busana muslim. Hal tersebut tentu menuai berbagai respon penolakan dari pedagang.

"Lihatlah baju ini, apa yang membuat orang merasa terancam? Anda bisa memakainya ke pesta atau acara khusus tapi mereka (pemerintah) melarangnya," seru seorang pedagang dari pasar Dushanbe's Sadbarg sambil menunjukkan gaun hitam panjang yang memiliki ornamen bebatuan.

Pedagang lainnya, Nasiba Kholmurodova, yang menjual jilbab juga protes mengapa para pedagang harus diberhentikan? Ia pun mengatakan bahwa selama ini hanya berjualan dan tidak bermaksud ditujukan buat para wanita yang bekerja di prostitusi.

"Ketika saya berjualan, saya tidak tahu apa yang pembeli lakukan dengan itu. Saya tidak mengatakan kepadanya untuk membeli jilbab dan jadilan pelacur," ujar Nasiba.

Lain halnya dengan respon dari seorang pengacara yang bekerja di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Faiziniso Vokhidova, menuturkan bahwa kampanye anti-jilbab atau pelarangan yang dibuat pemerintah tersebut menghina seluruh masyarakat muslim di Tajikistan. Ia menuturkan bahwa Tajikistan merupakan negara demokrasi dan setiap orang memiliki kebebasan untuk berpakaian sesuai dengan pilihan mereka.

Seorang mahasiswi di Dushanbe yang tidak memakai jilbab, Zainab Nabieva, mengaku mendukung pernyataan Faiziniso. Wanita 24 tahun itu menyerukan bahwa Tajikistan adalah negara demokratis bukan otoriter.

"Sejak kecil kita telah diberitahu bahwa Tajikistan adalah negara demokratis dan berdaulat. Jadi kenapa kemudian kita diatur bagaimana untuk berpakaian? Sangat disayangkan mengaitkan jilbab dengan perempuan yang terlibat di prostitusi. Pertanyaannya, apakah pelacur hanya mengenakan jilbab? Tidak adakah pekerja seks yang mengenakan pakaian Eropa? Ini tidak adil," ungkapnya kemudian.

Larangan berjilbab ini tidak hanya baru terjadi. Pada 2007 silam, Departemen Pendidikan di Tajikistan pernah mengeluarkan larangan anak perempuan memakai jilbab saat pergi ke sekolah.

(aln/fer)