Pasutri Kena Denda Rp 1,5 M karena Punya 7 Anak, Dianggap Langgar Aturan

Sungguh malang nasib pasangan suami-istri ini. Kelahiran anak yang seharusnya menjadi momen bahagia justru berujung denda miliaran rupiah.

Pasangan asal Ziyang, Provinsi Sichuan, China, ini harus membayar denda sebesar USD 109,787 atau sekitar Rp 1,5 miliar karena memiliki tujuh anak. Berdasarkan peraturan pemerintah Tiongkok, satu keluarga hanya diperbolehkan memiliki maksimal dua anak.

Tuntutan denda ini dialamatkan pada pasangan tersebut hampir 10 tahun setelah kelahiran anak ketujuh mereka. Kini pasangan tersebut pun bingung harus mencari uang ke mana untuk membayar denda.

Sang suami yang hanya diketahui bermarga Liu, dan istrinya, terus menambah anak meskipun tahu itu adalah sebuah pelanggaran demi mendapatkan anak laki-laki. Keduanya diketahui tinggal di daerah yang memang 'mengagungkan' kehadiran putra di tengah-tengah keluarga.

Pasutri tersebut melahirkan anak pertamanya, seorang bayi perempuan, pada 1990. Kemudian menyusul lahir lima bayi lainnya yang semua berjenis kelamin perempuan.

Baru pada 2009, akhirnya mereka mendapatkan anak lelaki yang lahir pada April. Tapi kebahagiaan karena kehadiran seorang putra harus dibayar dengan mahal. Pada November 2018, pemerintah lokal melakukan investigasi, dan mendapati perbuatan ilegal Liu dan istrinya.

Mereka pun diharuskan membayar denda yang disebut sebagai 'biaya pemeliharaan sosial'. Jumlah Rp 1,5 miliar tentu saja cukup berat bagi keluarga ini yang hanya mengandalkan pekerjaan sang ayah. Liu telah berupaya membayar denda dengan cara dicicil tapi tetap saja setiap tanggal jatuh tempo mereka kelimpungan melunasinya.

Denda terhadap keluarga Liu memicu kontroversi di tengah masyarakat China. Banyak netizen berargumen di internet bahwa keputusan itu kontradiktif dengan struktur populasi yang sudah berubah di China.

Mereka berpendapat bahwa pasutri tersebut seharusnya tidak dihukum tapi justru diberi penghargaan. Sebab angka kelahiran di China sekarang justru menurun.

Otoritas kesehatan setempat juga sudah mengajukan permohonan ke pengadilan agar mengkaji ulang putusan denda tersebut. Sebab menurut mereka tidak praktis menuntut kelarga Liu untuk melunasi denda dalam kondisi mereka yang sedang kesulitan ekonomi.

Huang Wenzheng, seorang pakar demografi, berpendapat bahwa denda itu tidak tepat sasaran. Khususnya di kondisi sekarang ini, di mana angka kelahiran justru sedang ditingkatkan. Banyak kota di China yang juga telah melonggarkan aturan maksimal dua anak dalam beberapa tahun terakhir, meskipun biaya pemeliharaan sosial masih diterapkan di sejumlah wilayah.