Liputan Khusus Pembatalan Pernikahan

Ketika Wanita Batalkan Pernikahan ke Pengadilan, Ini Daftar Sebabnya

- wolipop Jumat, 29 Nov 2013 15:39 WIB
dok. Thinkstock dok. Thinkstock

Jakarta - Kasus pembatalan pernikahan kini tengah jadi perhatian setelah bintang sinetron Asmirandah mengambil langkah tersebut atas pernikahannya dengan Jonas Rivano. Selain Asmirandah, para wanita dapat mengambil langkah serupa. Apa saja sebenarnya penyebab suatu pernikahan diajukan pembatalan ke pengadilan?

Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 menyebutkan pembatalan secara hukum dapat dilakukan jika suami-istri yang menjalani ikatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. "Jadi dilakukan setelah mereka sudah berumah tangga, lalu melakukan pembatalan pernikahan karena banyak kecacatan di dalamnya," ujar Zuma, staf pelayanan hukum di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) APIK Jakarta saat diwawancara Wolipop, Rabu (27/11/2013).

Kecacatan hukum ini bentuknya bisa berbagai macam, salah satu contohnya adalah pemalsuan identitas agama seperti yang terjadi pada pernikahan Asmirandah dan Jonas Rivano. Dalam permohonannya, Asmirandah menggunakan pasal 27 ayat 2 UU Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai alasan. Pasal tersebut menyebutkan, suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan ketika terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Selain salah sangka mengenai diri suami, ada berbagai alasan lainnya kenapa wanita bisa mengajukan permohonan pembatalan pernikahan ke Pengadilan Agama atau Negeri. Berikut ini berbagai alasannya seperti dijelaskan YLBH APIK Jakarta:

- Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (pasal 27 UU No. 1/1974).

- Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (pasal 27 UU No. 1/1974). Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama.

- Suami masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya (pasal 24 UU No. 01 tahun 1974).

- Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (pasal 22 UU Perkawinan).

- Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama (pasal 71 Kompilasi Hukum Islam).

- Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974;

- Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak (pasal 71 Kompilasi Hukum Islam).




(aln/eny)