Perlukah Kosmetik yang Dijual di Indonesia Bersertifikasi Halal?

Jakarta - Label 'halal' kini tak terbatas kepada makanan atau minuman. Polemik tentang halal mulai menjamah ke area lain, tak terkecuali dunia kecantikan.

Direktur LPPOM MUI Lukmanul hakim mengatakan jika pemakaian kosmetik sebenarnya diizinkan dalam Islam. Namun baginya, perlu digarisbawahi bila yang diizinkan adalah segala sesuatu yang dibuat secara halal.

"Banyak kandungan di kosmetik yang tidak halal. Untuk itu MUI turun tangan berdiskusi untuk mewajibkan sertifikasi halal. Lebih banyak mana antara produsen dan konsumen kosmetik? Lebih banyak mana yang muslim dan non muslim? Tentu lebih banyak muslim. Label halal ini bisa juga sebagai strategi marketing bagi produsen," ujar Direktur LPPOM MUI Lukmanul hakim, saat ditemui di acara konferensi pers BeautyIndonesia 2017, di Locanda, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2016).

Bagi sebagian pihak, belum ada urgensi dari mewajibkan sertifikasi halal untuk bisnis kosmetik di Indonesia. Menurut Kepala Sub Direktorat Industri Farmasi dan Kecantikan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Afrida Suston Niar, dibanding memperdebatkan hal ini lebih baik fokus dalam membuat iklim usaha yang kondusif terlebih dulu.

"Kalau iklim tidak kondusif, bagaimana usaha mau maju? Bagaimana investor asing mau datang? Itu dulu. Sementara kita lihat industri lokal juga mulai galau, mereka harus bertahan hidup. Kalau kita ke Jerman atau negara-negara Eropa, yang mereka tanyakan adalah 'Bagaimana regulasi di sana dan apa yang kamu perbuat untuk kami?'" terang Afrida.

Baca Juga: 50 Inspirasi Busana Muslim untuk Lebaran

Afrida menyarankan agar segala pihak fokus pada kemajuan industri lokal terlebih dulu. "Namun kami akan tetap mencari jalan tengah bersama," tambah Afrida.

Senada dengan Afrida, Scientific & Regulatory Affairs Director L'Oreal, sekaligus anggota Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi) Dewi Rijah Sari, juga menyetujui hal itu. Menurutnya, industri kosmetik multinasional dan lokal tetap berharap agar sertifikasi halal bersifat sukarela karena memiliki kompleksitas yang tinggi.

"Kita harus kembali ke esensi kosmetik itu sendiri, yaitu hanya untuk pemakaian luar. Jadi urgensinya tidak ada. Lebih dari 90 persen bahan baku masih impor. Jenis bahan kosmetik ada 76.000, bagaimana cara melakukan sertifikasinya? Saat ini juga belum ada daftar halal untuk kosmetik, baru ada pangan. Infrastruktur belum siap akan itu," ujar Dewi.

Seperti data yang diungkap Asosiasi Profesi Ekspor Impor Seluruh Indonesia (APREISINDO), ada 760 anggota perusahaan kosmetik lokal di Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi) saat ini. Hanya 23 yang merupakan perusahaan besar, sementara yang lainnya adalah Usaha Kecil Menengah (UKM). Tentu menurutnya, sertifikasi halal bisa memberatkan usaha kecil, karena hal ini juga akan memengaruhi biaya produksi dan nantinya harga produk. Sementara, tak semua produsen kecantikan lokal adalah perusahaan besar.

(asf/asf)