Liputan Khusus Pembatalan Pernikahan

Bukan Hanya Asmirandah, Korban Poligami Juga Bisa Batalkan Pernikahan

- wolipop Jumat, 29 Nov 2013 10:40 WIB
Dok. detikfoto
Jakarta - Bintang sinetron Asmirandah membatalkan pernikahan karena pemalsuan identitas agama suaminya, Jonas Rivano. Bukan hanya karena alasan itu saja seorang istri dapat mengajukan pembatalan pernikahan. Korban poligami pun bisa melakukan langkah seperti Asmirandah.

Berdasarkan catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK, sebagian besar kasus pembatalan pernikahan yang mereka tangani penyebabnya adalah poligami. "Kebanyakan dari kasus yang pernah ditangani itu baru tahu suami atau istrinya terikat dengan orang lain, artinya masih menikah dengan orang lain," ujar Zuma, staf pelayanan hukum di YLBH APIK Jakarta saat diwawancara Wolipop, Rabu (27/11/2013).

Zuma mencontohkan salah satu kasus poligami yang tengah ditanganinya. Pada kasus tersebut, pihak istri pertama yang mengajukan permohonan pembatalan pernikahan kedua suaminya. Dia merasa ditipu karena sang suami memberikan akte cerai palsu padanya.

"Permohonan pembatalan pernikahan dilakukan untuk memisahkan suami dan istri keduanya agar suaminya kembali pada dia," kata Zuma.

Dikatakannya lagi, ternyata pihak suami wanita tersebut menolak kembali dan memilih cerai. Pihak istri pertama pun tak masalah dengan keinginan tersebut, namun tetap keukeuh mengajukan pembatalan pernikahan karena memang pernikahan kedua suaminya itu dilakukan tanpa sepengetahuannya.

"Setelah dilakukan pembatalan kalau istri keduanya mau dinikahin lagi bisa. Tapi kalau mau menikah lagi, harus ada dulu akte cerai yang sah," tukas wanita yang bekerja di YLBH APIK Jakarta sejak 2011 itu.

Berdasarkan Undang-undang Pernikahan Tahun 1974 pasal 23, permohonan pembatalan pernikahan ini memang bukan hanya bisa dilakukan pihak suami atau istri yang menjalani ikatan tersebut. Di pasal tersebut disebutkan, mereka yang bisa mengajukan permohonan ini, selain suami atau istri adalah pejabat yang berwenang dan pejabat pengadilan.

Sementara itu di pasal 73 Kompilasi Hukum Islam disebutkan yang dapat mengajukan pembatalan pernikahan adalah: keluarga dari suami atau istri, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan pernikahan menurut undang-undang dan pihak yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat pernikahan sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

(eny/hst)