Komnas Perempuan Tuding Aisha Weddings Dukung Kekerasan Anak, Promo Nikah Dini

Gresnia Arela Febriani - wolipop Rabu, 10 Feb 2021 16:00 WIB
Wedding organizer viral di Facebook. Foto: Dok. Facebook Aisha Weddings.
Jakarta -

Wedding organizer Aisha Weddings yang mempromosikan anak berusia 12 tahun untuk menikah ramai dikecam berbagai pihak. Wedding organizer tersebut dianggap tak mempedulikan dampak buruk pernikahan dini.

Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) termasuk yang mengecam aksi Aisha Weddings ini. KPAI pun melaporkan Aisha Weddings ke kepolisian karena melanggar UUD perlindungan anak dan UUD perkawinan.

Selain KPAI, Komnas Perempuan juga memberikan kecamannya pada Aisha Weddings. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengatakan bahwa promosi perkawinan anak yang dilakukan oleh Aisha Weddings melanggar hukum, hak anak dan hak perempuan, sekaligus kontraproduktif dengan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dan negara untuk mencegah perkawinan anak di Indonesia.

"Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Secara khusus, perkawinan anak lebih menyasar pada anak perempuan karena kontruksi sosial masyarakat menempatkan anak perempuan sebagai pelayan laki-laki dan keluarga," ungkap Siti Aminah saat dihubungi oleh Wolipop, Rabu (10/2/2021).

Lebih lanjut Siti Aminah mengungkapkan apa saja dampak dari pernikahan di usia anak-anak. Efek buruknya salah satunya anak terhambat mendapat akses pendidikan.

"Anak perempuan (yang menikah dini-red) mengalami dua diskriminasi yaitu karena usianya dan karena jenis kelaminnya. Akibatnya anak perempuan memiliki kerentanan lebih besar dan terkurangi, terhambat halnya dalam mengakses pendidikan, kesehatan, serta memiliki potensi besar mengalami kekerasan. Kondisi ini yang akan menyebabkan perempuan tidak akan mencapai posisi yang setara dengan lelaki," jelas Siti.

Aisha WeddingsAisha Weddings dikecam. Foto: Istimewa.

Menurut Siti, promosi dan glorifikasi atau aksi melebih-lebihkan sesuatu sehingga terkesan hebat luar biasa tentang perkawinan anak ini bersifat kontraproduktif, dengan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dan negara untuk mencegah perkawinan anak di Indonesia. Apalagi data BPS menunjukkan pernikahan anak masih terjadi di Indonesia.

"Seperti kita ketahui berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 BPS, pada 2018, pernikahan anak perempuan yang berusia kurang dari 17 tahun sebesar 4,8 %persen. Pernikahan anak perempuan di bawah usia 16 tahun sekitar 1,8 % dan persentase pernikahan anak perempuan kurang dari 15 tahun sejumlah 0,6 %. Secara akumulasi, satu dari sembilan anak perempuan usia kurang dari 18 tahun menikah," ujarnya.

Tingginya perkawinan anak ini menjadi perhatiaan serius dari negara dan kemudian menetapkan berbagai kebijakan penghapusannya. Berikut penjelasannya :

- Target Sustainable Development Goals (SDGs) terkait penurunan angka perkawinan anak ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Yaitu ditargetkan turun dari 11,2% di tahun 2018 menjadi 8,74% di tahun 2024.

- Putusan MK menaikkan usia perkawinan anak perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

- Perubahan UU Perkawinan untuk usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Karenanya kami menyambut baik rilis dan pelaporan wedding organizer Aisha Weddings ini oleh KPPA kepada apparat penegak hukum, agar masyarakat, dunia usaha, anak-anak dan orangtua mengetahui bahwa perkawinan anak dilarang di Indonesia, baik dilakukan secara sirri maupun legal.

Wedding organizer viral di Facebook.Wedding organizer viral di Facebook. Foto: Dok. Facebook Aisha Weddings.

Lebih lanjut Siti mengatakan wedding organizer Aisha Wedding juga membawa ajaran-ajaran agama Islam untuk meyakinkan kliennya. Siti menyebutkan jika pandangan tersebut patriarkhis dan tidak berpihak kepada perempuan dan anak.

"Taqwa dan taat apakah hanya dengan menikah di usia anak? Apakah justru menjadikan anak perempuan terlanggar haknya atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, dan partisipasinya menunjukkan ketakwaan terhadap ajaran Agama Islam? Sejauh yang saya ketahui Islam memiliki prinsip atau nilai-nilai keadilan dan melindungi kelompok yang lemah termasuk perempuan dan anak-anak," tegasnya.

Lalu, bagaimana yang seharusnya sikap orangtua menanggapi kasus ini?

"UU Perlindungan Anak secara eksplisit menyebutkan kewajiban orangtua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Jadi, bagi laki-laki dan perempuan yang memutuskan menjadi orangtua, mereka memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan anak," jelasnya.

"Bagaimana caranya? Adalah dengan memperlakukan anak perempuan secara setara dengan anak laki-laki untuk menempuh pendidikan dengan baik. Dengan minimal menyelesaikan pendidikan tingkat SMA, anak perempuan akan bisa memutuskan kapan dan dengan siapa ia akan menikah," pungkas Siti.

(gaf/eny)