Beberapa negara menerapkan kebijakan berpakaian sesuai dengan budaya setempat, termasuk Tajikistan. Negara di Asia Tengah itu tahun ini disebut bakal lebih menggalakkan peraturan busana, terutama untuk wanita. Tidak menekankan baju yang tertutup, di sana justru melarang menggunakan hijab. Meski begitu, tidak diperkenankan pula untuk mengenakan rok pendek yang terbuka.
Tajikistan menganjurkan masyarakatnya agar tampil lebih 'Tajik'. Demi melestarikan identitas nasional, aturan baru yang dibuat oleh Presiden Tajikistan Emomali Rahmon melarang penggunaan atribut agama dalam busana, termasuk hijab. Sudah lama jadi wacana, perintah itu sendiri rencananya mulai diresmikan pada Juli 2025.
Menurut pejabat kemeterian budaya, Khurshed Nizomi, peraturan ini telah didasarkan pada nilai sains dan historis Tajikistan. Akan diberlakukan kepada wanita semua usia, pemerintah nantinya bakal memberikan panduan tentang apa yang harus dikenakan di tempat kerja, bioskop, perayaan bahkan di rumah.
Aturan berpakaian itu tentu mendapat tentangan dari berbagai pihak. Banyak wanita mempertanyakan bagaimana perintah tersebut bisa digalakkan mengingat banyak masalah lain yang dianggap lebih penting dan perlu perhatian di negara tersebut.
"Ada banyak masalah ekonomi dan sosial, kurangnya listrik, kualitas udara, emigrasi. Mengapa mereka ingin memberi pelajaran kepada wanita? Mereka bisa memilih pakaian mereka sendiri," kata Firuza Naimova, salah satu pengkritik yang berprofesi sebagai apoteker dilansir SCMP.
Anjuran untuk mengenakan busana tradisional sendiri pernah hampir diterapkan sebelumnya di Tajikistan. Sejak 2018, pemerintah telah menyarankan wanita untuk menghindari pakaian yang terbuka, rok mini, dan garis leher rendah seperti gaya orang Eropa. Mereka juga diminta tidak mengenakan jilbab hitam atau penutup kepala lain sebagaimana yang sering dipakai orang Islam.
Pemerintah pun menyarankan para wanita mengenakan jubah Tajikistan yang panjang dan berwarna cerah. Perintah tersebut sepertinya bakal semakin digalakkan tahun ini selagi Presiden Emomali Rahmon, yang sudah menjabat sejak 1992, sudah mengesahkan undang-undang pada tahun 2024 untuk melarang impor dan penjualan pakaian asing serta pemakaiannya di tempat umum.
Daripada membeli dan mengikuti gaya berbusana luar negeri, pemerintah lebih mendukung para perancang busana lokal untuk mempromosikan dan mendorong penggunaan pakaian tradisional mereka. "Kami menciptakan gaun modern dengan menggunakan tradisi budaya kami yang kaya untuk penggunaan sehari-hari. Bagi wanita yang ingin menutupi rambut mereka, kami memiliki tekstil nasional (untuk dijadikan kerudung)," kata desainer Khurshed Sattorov.
Berbeda dengan wanita, sampai saat ini belum ada aturan ketat terkait busana untuk diterapkan kepada pria. Meski begitu, lelaki Tajikistan masih dilarang untuk menumbuhkan jenggot atau mengikuti aktivitas lain yang dikaitkan dengan ekstremisme Islam. Kementerian Kebudayaan sendiri mengaku sedang berpikir untuk menyiapkan manual terpisah tentang aturan berpakaian tradisional bagi mereka.
(ami/ami)